Mataram,Incinews,Net- Deputi Kemenko PMK RI Mayjen TNI Dody Usodo Hargo menggelar rapat
koordinasi percepatan penanganan pasca bencana gempa bumi di NTB bersama Danrem
162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han. Kalak BPBD Provinsi
NTB Ir. H. Muh. Rum, MT dan para stakeholder tarkait di Hotel Lombok Raya
Mataram, Senin (25/3).
Usai menggelar
rapat, Deputi Kemenko PMK RI kepada sejumlah wartawan menyampaikan, misi
kedatangannya ke NTB untuk memonitoring dan mengevalusi terkait dengan proses
percepatan pembangunan pasca bencana, karena dari Pemerintah Pusat seluruh
kebutuhan dan keperluan untuk percepatan pemulihan pasca bencana sudah
didukung.
"Dari
Rakor ini, semua masukan yanga ada baik dari BPBD, Danrem 162/WB, PUPR,
Rekompak dan Pemkab, BRI dan BPKP akan dijadikan bahan pada saat rapat nanti,
seperti birokrasi yang panjang terkait dengan pertanggung jawaban, masalah
adanya duplikasi KK dan nama korban yang ternyata diinternal di NTB sendiri
masih ada miss karena dari BRI juga mengakui nama sama tapi alamatnya
berbeda," terang Deputi.
Menurutnya,
permasalahan inilah yang perlu diselesaikan, mana yang bisa dibawa untuk rapat
ditingkat pusat maka akan diselesaikan ditingkat Kementerian dan mana yang bisa
diselesaikan diinternal Provinsi NTB, diselesaikan di NTB.
Terkait dengan
saran Danrem tentang RTG rumah instan kayu (Rika), sambungnya, agar sisa Rika
yang belum dibangun didiskresi atau dialihkan ke bentuk yang lain karena
keterbatasan kayu lokal dan jika mengambil kayu dari luar juga memakan waktu
dan proses yang lama. "Ingin mengatasi bencana justru akan timbul bencana
baru dengan penebangan hutan secara illegal" ujarnya.
Sementara
Danrem menyampaikan beberapa kendal yang dihadapi di lapangan diataranya
masalah administrasi, data yang masih belum valid dan terbatasnya bahan dasar
seperti semen dan plat baja. Untuk mengatasi kendala tersebut, menurut Danrem,
sudah diupayakan semaksimal mungkin sehingga proses percepatan rehab rekon bisa
mencapai target sampai tanggal 12 April nanti.
"Kita
sudah berupaya maksimal untuk menindak lanjuti semua permasalahan yang ada
pasca gempa, namun kita ketahui bersama bahwa jumlah korban terdampak gempa
begitu banyak dan tersebar di Pulau Lombok maupun Sumbawa sehingga membutuhkan
proses dan kesabaran kita bersama," ungkapnya.
Dengan kondisi
ini, sambungnya, Pemerintah tidak tinggal diam tapi justru melakukan berbagai
percepatan proses rehab rekon seperti penyederhanaan birokrasi pencairan dana
stimulan dan mendatang ribuan TNI untuk membantu proses percepatan rehab rekon.
"Progress
percepatan rehab rekon selama 2 bulan terakhir sudah lebih dari 8000 rumah yang
terbangun, artinya sudah lebih baik dengan disederhanakannya tahapan dan juga
sangat membantu mengingat dinamika dilapangan, namun itu dilakukan dengan
koordinasi ketat lintas sektoral dengan terus berupaya memberikan pelayan yang
maksimal kepada korban," papar orang nomor satu di jajaran Korem tersebut.
ditegaskannya,
terkait dengan pendebetan oleh BRI pasca tanggal 12 akan tetap dilakukan karena
sudah ada kebijakan dan keputusan dari atas apalagi pasca gempa terakhir
tanggal 17 Maret lalu dan Presiden juga sudah melihat kondisi terakhir pasca
gempa.
Alumni Akmil
1993 tersebut juga menjelaskan saat ini pasukan TNI yang sudah tergelar
sebanyak 1000 orang di seluruh Kabupaten/kota yang terdampak gempa dengan
rincian 3 SSK di Kabupaten Lombok Utara, Lobar 1 SSK, Mataram 1 SSK, Loteng 1
SSK, lotim 2 SSK, Sumbawa 1 SSK dan KSB 1 SSK.
"Kami
sudah koordinasikan terkait dengan adanya penambahan personel pasca gempa
terakhir sebanyak 1- 2 SSK atau 200 orang personel," sebutnya.
Danrem juga
meminta agar masyarakat pro aktif membantu memberikan sumbang saran positif
yang terbaik untuk saudara-saudara kita korban gempa agar dapat segera
ditangani dengan harapan mereka segera memiliki dan menempati rumah sesuai
dengan harapan kita bersama. (inc)
