Ketua IPW, Neta S Pane (Photo Sumber Istimewa)
Bima,Incinews.Net- Beberapa hari ini,
telah viralnya Screnshoot percakapan di Grup WA, tentang dugaan Kapolres Bima
Kota, mengarahkan mendukung Calon Presiden Nomor urut 1. Bahkan isu tersebut
telah menjadi Isu Nasinal,terbukti banyak media Nasional memberitakannya.
Meskipun Kapolres Bima AKBP Erwin Ardiansyah, melalui Pres rilisnya membantah
keras bahwa Percakapan di Grup WA, tentang arahan dukungan ke Paslon Presiden
Nomor 1 adalah Hoax atau berita Bohong. Namun soal dugaan dukungan ini, telah
menjadi atensi Mabes Polri.
Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Meminta Kapolri
Jenderal Pol Tito Karnavian diminta untuk mengusut tuntas dugaan keberpihakan
Kapolres Bima AKBP Erwin Ardiansyah, kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden
Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Jika dugaan tersebut terbukti, Kapolri
diharapkan tak ragu untuk memberlakukan sanksi tegas.
"Jika benar, Kapolri harus
mencopotnya karena yang bersangkutan sudah melanggar TR (telegram rahasia)
Kapolri tentang netralitas Polri," katanya .sebagaimana dikutip Melalui Alinea.id.
Jumat (29/3).
Pernyataan Neta ini merespons beredarnya tangkapan layar dari grup WhatsApp
"Pilpres 2019", yang diduga berisi sejumlah anggota Polri yang
berupaya memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01. Nama AKBP
Erwin Ardiansyah, tampak dalam tangkapan layar tersebut.
Dalam tangkapan layar yang beredar di media sosial, Erwin memerintahkan para
kapolsek untuk berupaya memenangkan Jokowi-Ma'ruf, dengan target kemenangan
minimal 60%. Kapolsek yang gagal memenangkan pasangan petahana, akan mendapat
evaluasi dari kapolda.
Ia juga memerintahkan para kapolsek untuk membuat baliho 01 di tiap desa
atau kelurahan.
"Apa yang dilakukan Kapolres Bima itu harus diusut Mabes Polri secara
tuntas. Apakah kapolres benar-benar yang melakukannya atau tidak," kata
Neta.
Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta,
Mudzakir, menilai keberpihakan Polri di Pilpres 2019 sebagai sesuatu yang
mungkin terjadi. Terlebih Polri telah melakukan pemetaan dukungan masyarakat,
pada kedua pasang kandidat peserta Pilpres 2019.
Tangkapan layar yang tersebar di media sosial tersebut, membuat netralitas
Polri di Pilpres 2019 semakin diragukan. Bagi Mudzakir, Kapolri menanggung
beban tanggung jawab atas kondisi ini.
“Kalau saya jadi presiden,
kapolrinya sudah saya copot karena tidak bertindak tegas atas netralitas
anggotanya. Kalau begitu, kapolri seperti membiarkan anggotanya berpihak, yang
itu tidak diperbolehkan,” kata Mudzakir saat dihubungi melalui sambungan
telepon.
Berbeda, pengamat kepolisian, pertahanan, dan keamanan dari Universitas
Padjajaran (Unpad), Muradi, meminta masyarakat agar tidak buru-buru mempercayai
kabar tersebut. Sebab dalam banyak kasus, isu semacam itu justru diembus oleh
tim pemenangan salah satu kandidat.
"Jadi kemudian jika tiba-tiba ada
isu yang muncul bahwa Polri atau TNI di framing anti Islam,
atau di framing anti-yang lain-lain, saya kira harus dicerna
dengan baik," ucapnya.
Muradi justru menilai Polri masih berada dalam koridor yang normatif dalam
Pilpres 2019 ini.
"Saya sampai hari ini meyakini betul bahwa kapasitas Polri dan TNI itu
menjaga marwah organisasinya," ucapnya.
Karena itu, dia meminta masyarakat agar tidak terlalu cepat berasumsi
negatif terhadap lembaga yang dipimpin Tito Karnavian itu.
"Karena nanti kasihan teman-teman Polri atau TNI sendiri. Buat saya,
baiknya kalau ada isu yang dimunculkan seperti itu ya tinggal dibuktikan
saja," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, sebuah grup WhatsApp yang diduga berisi sejumlah
anggota Polri tengah menjadi sorotan. Dalam tangkapan layar yang beredar,
terdapat percakapan yang berupaya memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres
2019.
Grup bernama "Pilpres 2019" itu berisi 43 anggota yang diduga
menjabat sebagai kapolres, kapolsek, hingga anggotanya di daerah Bima.
Percakapan grup itu dibocorkan oleh salah satu anggota yang telah dikeluarkan
dari grup tersebut.
Percakapan dalam grup tersebut, diposting oleh sebuah akun Twitter
@marierteman, Jumat (29/3). Mabes Polri belum membantah maupun mengonfirmasi
kebenaran hal tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo
mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan atas informasi tersebut.
“Kita akan cek kebenaran isu tersebut. Bila terbukti benar ada oknum
anggota Polri yang terlibat sesuai dengan fakta hukum, pasti akan ada tidakan
tegas oleh Propam Polda dan akan diawasi oleh Divisi Propam Polri sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Dedi. (inc)