Sejumlah tenaga honorer di lingkup Setwan DPRD Dompu melakukan hearing dengan pemerintah daerah yang diterima Sekda dan Sekwan DPRD diruang rapat Bupati Dompu, Selasa (15/01/2019).
Dompu,incinews.Net - Pasca menggelar aksi spontanitas dihalaman rumah dinas Ketua DPRD Dompu, sejumlah tenaga honorer di lingkup Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD melakukan hearing dengan pemerintah daerah yang diterima Sekda dan Sekwan DPRD diruang rapat Bupati Dompu, Selasa (15/01/2019).
Menanggapi tuntutan para tenaga honorer, Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu, H Agus Bukhari, M.Si., nampak sangat kesal dengan tidak terbayarkan nya gaji tenaga honorer selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September hingga bulan Desember 2018.
Dikatakan Sekda Dompu, bahwa anggaran untuk gaji honorer Setwan yang tidak terbayarkan itu bisa saja dianggap akan menjadi hutang pemerintah daerah.
"Jasa kalian selama 4 bulan itu dianggap sebagai hutang pemerintah. Cuman saat ini kami sedang mencari regulasi dan dasar hukumnya untuk dilakukan pembayaran pada tahun anggaran 2019," ucapnya.
Lebih jauh dijelaskannya, itu bisa terjadi setelah ada hasil audit resmi dari lembaga auditor seperti Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, saat ini pemerintah daerah meminta Inspektorat Kabupaten Dompu untuk segara mengaudit secara khusus persoalan ini. Sehingga hasil audit itu dapat dijadikan dasar hukum untuk gaji honorer dibayarkan pada tahun anggaran 2019.
"Kita suruh dan tunggu hasil audit Inspektorat dulu baru kita bayarkan gajinya,” tegasnya.
Sekadar diketahui, jumlah honorer dilingkup Setwan DPRD Dompu yang tidak dibayarkan gajinya sekitar 147 orang. Perbulan digaji sekitar Rp.700 ribu perorang yang selama 4 (empat) bulan tidak dibayarkan.
Jumlah anggaran untuk pembiayaan gaji honorer sekitar Rp.411juta. Sejumlah anggaran tersebut rencananya akan dijadikan hutang pemerintah daerah kepada para honorer setelah adanya hasil audit dari Inspektorat. (inc)
